Page 317 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

296 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

nilai melalui prosedur tertentu, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga
tanpa mengurangi integritas data.

Penerapan penilaian IKPA dapat dilihat dalam praktik pengelolaan
anggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN, seperti pada satuan
kerja Kantor Pertanahan Kota Batam. Dalam pelaksanaan kegiatan
prioritas nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL), seluruh indikator IKPA diimplementasikan secara ketat.
Misalnya, belanja kontraktual untuk pengukuran bidang tanah dinilai
berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan penandatanganan
kontrak dengan pihak ketiga. Penyerapan anggaran dievaluasi secara
berkala agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun, dan capaian
output diukur dari jumlah bidang tanah yang berhasil diterbitkan
sertifikatnya. Pengelolaan UP dan TUP untuk kebutuhan operasional
seperti pembelian alat tulis kantor dan biaya perjalanan dinas validasi
juga menjadi bagian penting dari penilaian. Kasus ini menunjukkan
bahwa IKPA tidak hanya sebagai alat ukur administratif, tetapi juga
penggerak peningkatan mutu tata kelola pelaksanaan anggaran di
level teknis kementerian/lembaga.

Keseluruhan tata cara penilaian IKPA sebagaimana diatur dalam
PER-5/PB/2024 membuktikan bahwa manajemen kinerja anggaran
telah bertransformasi menjadi lebih terukur, transparan, dan adaptif.
Penilaian yang tidak hanya berhenti pada angka serapan, tetapi juga
menyoroti konsistensi perencanaan, disiplin pelaksanaan, dan bukti
keluaran program, menjadi cermin keseriusan pemerintah dalam
menjaga belanja negara tetap bermutu. Melalui pendekatan inilah
diharapkan setiap Kementerian/Lembaga dapat menjadikan hasil
IKPA sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan
kinerja fiskal di masa mendatang.

3.4. Implikasi dan Pemanfaatan Hasil Penilaian IKPA
Hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
bukanlah sekadar angka statistik yang berhenti di meja administrasi,
melainkan menjadi kompas penting bagi pemerintah dalam
mengarahkan pembenahan tata kelola anggaran secara menyeluruh.