Page 316 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN IV 295
Pengendalian

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengatur secara tegas
bahwa penilaian ketepatan penyampaian SPM menjadi salah satu
unsur yang dapat menaikkan atau menurunkan nilai IKPA. Dengan
demikian, setiap Satker terdorong untuk lebih teliti mengurus
kelengkapan dokumen keuangan.
Di sisi lain, pengelolaan uang persediaan (UP) dan tambahan
uang persediaan (TUP) juga tidak luput dari pengawasan
penilaian. Komponen ini menilai bagaimana Satker mengatur kas
kecil operasional dengan tertib. Penggunaan UP/TUP yang baik
mencerminkan pengendalian intern yang kuat, termasuk ketepatan
waktu pertanggungjawaban, kesesuaian nominal yang digunakan,
serta kepatuhan dalam menyetorkan sisa UP/TUP ke kas negara.
Dengan penilaian ini, setiap Satker diingatkan bahwa pengelolaan kas
kecil sama pentingnya dengan belanja berskala besar, sebab potensi
kebocoran sering terjadi justru pada pos-pos yang sifatnya rutin.

Capaian output menjadi komponen pamungkas yang menegaskan
orientasi belanja negara tidak berhenti pada serapan belaka. Dalam
praktiknya, setiap belanja harus diikuti dengan ukuran keberhasilan
yang nyata, berupa keluaran program yang terukur. Satker wajib
melaporkan progres output melalui sistem yang telah disiapkan, dan
DJPb memverifikasi data tersebut sebagai bagian dari komponen
penilaian. Penekanan pada output menjadikan IKPA sebagai
instrumen yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif:
memastikan setiap program pemerintah benar-benar menghasilkan
dampak yang terukur bagi masyarakat.
Proses penilaian seluruh indikator tersebut diatur secara
elektronik dan terpusat melalui aplikasi yang dikembangkan DJPb.
Hal ini sejalan dengan arah transformasi digital pengelolaan keuangan
negara, di mana data penilaian diambil langsung dari transaksi
keuangan Satker yang tercatat dalam sistem perbendaharaan.
Mekanisme ini meminimalkan risiko manipulasi data manual,
meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses evaluasi. Apabila
ditemukan kendala teknis, regulasi juga membuka ruang penyesuaian