Page 321 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

300 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

memastikan akuntabilitas publik berjalan dalam kerangka tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri memberikan
dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan audit yang objektif
dan profesional. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, Indonesia menegaskan pentingnya audit keuangan publik
sebagai pilar pengawasan eksternal yang mendukung praktik tata
kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu,
pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum, mekanisme
pelaksanaan, serta tindak lanjut audit keuangan publik menjadi
landasan penting dalam membangun sistem manajemen keuangan
negara yang kredibel, responsif, dan berpihak pada kepentingan
masyarakat luas.

4.1. Kerangka Hukum dan Konsep Dasar Audit Keuangan Negara
Audit keuangan publik lahir dari kebutuhan mendasar untuk
memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
berjalan searah dengan tujuan bernegara, yakni menyejahterakan
rakyat melalui pengelolaan sumber daya publik yang tertib, efisien,
dan berkeadilan. Dalam konteks administrasi keuangan modern, audit
tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis memeriksa laporan
keuangan, tetapi melekat sebagai mekanisme akuntabilitas eksternal
yang menilai kewajaran informasi, kecermatan pelaksanaan anggaran,
serta integritas para pengelola keuangan negara. Audit keuangan
publik juga mencakup proses identifikasi, analisis, dan evaluasi
yang dilaksanakan secara independen dan profesional, berlandaskan
standar pemeriksaan yang telah diakui di tingkat nasional maupun
mengacu pada praktik terbaik internasional. Dengan pendekatan
tersebut, pemeriksaan tidak hanya berhenti pada angka, melainkan
menembus ke jantung proses manajerial, sistem pengendalian intern,
dan tata kelola birokrasi keuangan.