Page 318 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN IV 297
Pengendalian

Melalui mekanisme penilaian yang terstruktur, hasil IKPA diolah
menjadi laporan yang dapat dimanfaatkan secara berjenjang, mulai
dari tingkat satuan kerja di Kementerian/Lembaga hingga diolah
secara nasional oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Laporan capaian IKPA yang dihasilkan secara berkala menjadi dasar
evaluasi sejauh mana kinerja pelaksanaan anggaran benar-benar
berjalan sesuai arah kebijakan fiskal negara. Dengan demikian,
penilaian IKPA menegaskan posisinya sebagai salah satu instrumen
pengendali mutu pelaksanaan anggaran yang diatur secara resmi
melalui ketentuan teknis dalam PER-5/PB/2024.

Pemanfaatan IKPA juga membawa dampak nyata pada pola
pembinaan dan pengawasan keuangan negara. Dengan adanya hasil
penilaian yang obyektif, DJPb memiliki landasan yang kuat untuk
melakukan pembinaan teknis dan supervisi kepada satuan kerja
yang nilai kinerjanya belum optimal. Pola pembinaan ini tidak hanya
menitikberatkan pada koreksi administratif, tetapi juga mendorong
terjadinya transfer pengetahuan, penguatan kapasitas teknis, dan
penataan ulang proses bisnis agar belanja negara semakin efisien dan
tepat sasaran. Lebih jauh, hasil IKPA juga menjadi sumber informasi
bagi pimpinan K/L dalam mengambil kebijakan perbaikan internal,
sehingga siklus pengendalian dan evaluasi dapat berjalan secara
menyeluruh.

Dalam konteks yang lebih luas, hasil IKPA menjadi rujukan
penting untuk mendukung penilaian kinerja anggaran secara
keseluruhan, sebagaimana ditekankan pula dalam kebijakan induk
pengelolaan APBN. Integrasi hasil penilaian IKPA ke dalam sistem
evaluasi kinerja anggaran membuktikan bahwa setiap tahapan
pelaksanaan belanja negara harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak
hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari segi kepatuhan
administratif dan capaian output. Dengan kerangka penilaian yang
berkesinambungan ini, pemerintah dapat memetakan potensi risiko
fiskal sejak dini, mendeteksi pola belanja yang menyimpang, dan
merumuskan kebijakan fiskal yang lebih presisi di masa mendatang.