Page 313 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

292 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

IKPA bukan hanya menjadi alat kontrol yang bersifat korektif, tetapi
juga instrumen pembelajaran yang mendorong budaya kerja yang
adaptif, tertib administrasi, dan berorientasi pada hasil.

Di sisi lain, ruang lingkup penilaian ini menegaskan bahwa
pengawasan fiskal bukan lagi tanggung jawab yang terpisah antara
pengelola anggaran di K/L dengan otoritas fiskal di pusat. Melalui
penilaian IKPA, hubungan kerja antarlembaga semakin erat dalam
membangun ekosistem pengelolaan anggaran yang saling terkoneksi.
Sistem aplikasi yang digunakan tidak hanya menjadi instrumen
teknis, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi data antara Satker, unit
eselon, dan DJPb. Transparansi data ini mengurangi celah manipulasi,
meningkatkan akurasi, dan memperkuat legitimasi hasil penilaian di
mata publik.
Dengan demikian, ruang lingkup dan aspek pengukuran IKPA
sebagaimana ditetapkan melalui PER-5/PB/2024 bukan sekadar
prosedur birokrasi, melainkan manifestasi komitmen negara dalam
menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sistem ini
memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak berhenti pada tahap
perencanaan, tetapi diwujudkan dalam implementasi yang disiplin
dan output yang dapat diukur dampaknya. Sinergi antara regulasi
teknis dengan prinsip tata kelola yang transparan menegaskan
bahwa ke depan, setiap rupiah belanja negara wajib memberi hasil
yang nyata, dapat diaudit, dan berkontribusi langsung pada tujuan
pembangunan nasional.

3.3. Komponen, Indikator, dan Tata Cara Penilaian IKPA

Dalam praktik pengelolaan keuangan negara yang menuntut
akuntabilitas tinggi, kehadiran Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) menjadi elemen penopang yang menjembatani
visi pengendalian fiskal dengan kenyataan di lapangan. Agar
penilaian kinerja ini berjalan objektif, adil, dan bisa diterapkan secara
seragam di seluruh satuan kerja pemerintah, maka regulasi teknis
melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan
komponen-komponen indikator yang jelas, terukur, dan dapat