Page 161 - ESSAI AGRARIA 22.indd

masyarakat. Humas Kantah Kota Yogyakarta (2022) menjelaskan
dalam laman publikasinya bahwa sedang dilakukan transformasi
digital dalam pelayanan pertanahan. Sebut saja berbagai pelayanan
seperti pengaduan online, aplikasi sentuh tanahku, Hak Tanggungan
Elektronik, hingga OSS perizinan KKPR. Babich (2019) menjelaskan
dalam tulisannya bahwa sebuah layanan diberikan untuk memberi
kepuasan kepada pemohon atau pengguna layanan. Arti dari kepuasan
sendiri adalah layanan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan ada
kepastian terhadap hasil layanan (Kusmiarto, 2021). Berbagai aplikasi
dan situs pertanahan tersebut dibuat juga sebagai upaya memudahkan
masyarakat dalam mengurus urusan tanahnya. Sayangnya, hal
tersebut belum bisa mengatasi permasalahan pelayanan pertanahan
yang terkesan panjang dan berbelit-belit.

Luasnya wilayah Indonesia dengan kemajuan setiap
daerah yang belum merata menjadi salah satu penyebab belum
optimalnya pelayanan pertanahan secara digital. Dapat dikatakan
bahwa hanya masyarakat di perkotaan yang paham akan teknologi
dapat merasakan pelayanan tersebut. Sering kali, melalui layanan
pengaduan online yang terkesan “tanggap” juga tidak dapat
menyelesaikan masalah masyarakat karena banyaknya antrean
pengaduan hingga kompleksnya permasalahan sehingga tidak
bisa diselesaikan secara cepat. Laman sosial media Kementerian
ATR/BPN juga dipenuhi oleh keluhan masyarakat akan sulitnya
melakukan urusan soal tanahnya baik itu pembuatan sertipikat
ataupun peralihan hak atas tanah. Kompleksitas pelayanan
pertanahan tidak dapat dipungkiri karena penerbitan sertipikat
tanah merupakan produk hukum yang menunjukkan kepastian
hukum antara bidang tanah dan pemegang hak (Ramahani 2017).
Birokrasi ataupun pelayanan pertanahan yang terkesan
panjang tersebut akhirnya membuat masyarakat lebih memilih
untuk memanfaatkan jasa PPAT atau bahkan calo sehingga biaya

150 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat