Page 162 - ESSAI AGRARIA 22.indd

menjadi sangat mahal. Kusmiarto (2021) menjelaskan bahwa proses
bisnis layanan pertanahan dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu
input, proses dan output yang semuanya dilakukan oleh Kantor
Pertanahan. Masyarakat/pemohon memiliki peran utama yang
harus mengumpulkan segala dokumen berkas persyaratan dari
berbagai institusi pemerintah lainnya sebagai syarat administrasi
tergantung dengan jenis layanan yang diinginkan. Kondisi tersebut
disebabkan oleh dokumen yang terkait dengan tanah belum saling
terhubung antar institusi. Input adalah kegiatan ketika berkas masuk
melalui loket kantor pertanahan. Selanjutnya berkas berjalan pada
proses yakni bergerak sesuai dengan alur layanan. Proses ini yang
membutuhkan waktu sedikit lebih lama, hingga yang terakhir adalah
output yaitu hasil dari pelayanan. Berdasarkan kegiatan pelayanan
yang berjalan selama ini, pemohon tidak mengetahui bagaimana
alur perjalanan berkasnya. Sekali lagi, masyarakat kecil kembali
mendapatkan kesulitan untuk mengurus permasalahan tanahnya.
Permasalahan tersebut memberikan solusi bahwa diperlukan
partisipasi pada unit terendah yaitu desa atau kelurahan yang
merupakan birokrasi terendah atau pemerintah yang paling
dekat dengan masyarakat. Praktiknya, unit desa merupakan
pemerintahan yang berdampingan dan menyentuh langsung
masyarakat sehingga lebih memahami kondisi masyarakat
(Nugroho, 2021) . Penerbitan sertipikat tanah juga erat kaitannya
dengan desa dalam hal alas hak bukti kepemilikan atas tanah
yang didapatkan melalui pemerintah desa. Selama ini kegiatan
pertanahan dengan desa baru bersifat kolaboratif seperti dalam
kegiatan PTSL dan IP4T yang bersifat Partisipasi Masyarakat (PM).
Pelayanan pertanahan pada tingkat desa dinilai penting untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan dengan bentuk
pelayanan pertanahan dari hilir ke hulu.

Peran Penting Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang 151
Secara Digital Dalam Penyelesaian Program Strategis Nasional