Page 179 - ESSAI AGRARIA 22.indd
P. 179

5.  Organisasi
               Organisasi dalam  hal  ini dapat  berperan  sebagai agen
               perpanjangan    tangan   Kementerian    ATR/BPN    untuk
               dapat membantu melakukan kegiatan  sosialisasi  maupun
               memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan
               dalam pengurusan  layanan pertanahan  dan  tata ruang,  yang
               tentunya  dilakukan  secara  resmi melalui kontrak kerjasama
               dengan  pihak  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan
               Pertanahan Nasional.

            Penutup
                Pertanahan di Indonesia merupakan hal yang penting karena
            menyangkut hak masyarakat Indonesia.  Tanpa  adanya  sebuah
            ekosistem yang terpadu serta kemudahan akses informasi maupun
            layanan  publik  yang  diberikan  oleh  Kementerian  ATR/BPN
            kepada masyarakat, maka akan sangat sulit untuk menuju pada
            penyelesaian Program Strategis Nasional. Maka dari itu, melalui
            inovasi  website  satu pintu untuk  berbagai  layanan pengajuan
            kepada Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menjadi solusi
            bagi penyelesaian  masalah pertanahan  di  Indonesia  sekaligus
            memanfaatkan  teknologi  digital  pada  sistem  kepemerintahan.
            Disamping itu, tetap dibutuhkannya peranan dari para pemangku
            kepentingan seperti pemerintah, akademisi, bisnis/privat, media,
            serta  organisasi  untuk  dapat menyukseskan Program Strategis
            Nasional.

            Referensi

            Mustofa,  F.C. (2020). Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi
                    Pertanahan  di  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/
                    Badan Pertanahan Nasional. BHUMI: Jurnal Agraria dan
                    Pertanahan, vol. 6(2), hlm 158-171.




            168   Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
                  Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184