Page 79 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

POTENSI DAN PROSPEK PEMBANGUNAN
KADASTER MULTIGUNA MELALUI PENINGKATAN
KEMANFAATAN BASIS DATA PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

Agung Nugroho Bimasena: Koeswidarbo M. Nur Kamila Amrullah

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

A. Pendahuluan
Dalam rangka menjamin kepastian hukum Pasal 19 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) mengamanahkan kepada Pemerintah
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan
pelaksanaannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah, di samping layanan rutin (sporadik)
atas inisiatif masyarakat dan percepatan pendaftaran tanah melalui
Program Nasionalnya berupa Desa Lengkap dan Program Nasional
Agraria (Prona). Menurut Widarbo (2022) Percepatan Pendaftaran
Tanah pada era PP 24/1997 jo. Peraturan pelaksanaannya Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/
KBPN) Nomor 3/1997, diselenggarakan Program Administrasi
Pertanahan (PAP) dengan Pendaftaran Tanah Sistematis melalui
kegiatan pensertipikatan Ajudikasi pada tahun 1998 sampai dengan
2006. (Widarbo, 2022).
Dalam rangka akselerasi dan integrasi dengan era digitalisasi
informasi, maka sebagai tindak lanjut dari PP 24/1997 dilakukan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). di seluruh wilayah
Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri (Permen)
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/
Ka BPN) Nomor 6/2018. Kebijakan ini merupakan Program Strategis
Nasional (PSN) dalam rangka membangun basis data pertanahan