Page 91 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 91

82     Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
                    yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
             Kadaster  Multiguna—penyedia data dan  pengguna data disebut
             dengan  simpul jaringan. Dalam hal  ini Kadaster Multiguna  yang
             berkaitan dengan pengintegrasian simpul jaringan diselenggarakan
             oleh penghubung simpul jaringan yaitu Badan Informasi Geospasial
             (BIG).

                 Dengan demikian, dalam  upaya  peningkatan  kemanfaatan
             basis data pertanahan untuk kepentingan Multi Pengguna melalui
             pengembangan Kadaster Multiguna sudah seharusnya melibatkan
             BIG selaku penghubung simpul jaringan. Akan tetapi, Keterlibatan
             BIG dalam implementasi Kadaster Multiguna di Kabupaten Nganjuk
             belum  peneliti  temukan  secara  nyata.  Implementasi  Kadaster
             Multiguna masih  sebatas  pada keterlibatan  antar  simpul jaringan
             saja melalui perjanjian kerja sama.
                 Kadaster Multiguna bukan hanya berbicara terkait pemanfaatan
             data pertanahan untuk pihak lain, akan tetapi yang paling utama
             adalah  bagaimana agar  pemanfaatan data  pertanahan  tersebut
             dapat memberikan manfaat lebih bagi kemajuan  pihak  yang
             menggunakannya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan
             pihak pengguna serta observasi di lapangan ada banyak keuntungan
             yang bisa didapatkan dari penerapan konsep Kadaster Multiguna di
             Kabupaten Nganjuk. Berikut merupakan prospek pemanfaatan data
             PTSL untuk Kadaster Multiguna:

             1.   Pemdes Putukrejo
                 Hasil  observasi DDL memberikan manfaat bagi  desa  sebagai
                 berikut:
                 a.  setiap bidang  sudah bersertipikat melalui  program
                     percepatan pensertipikatan yaitu: Sertipikat Massal Swadaya
                     (SMS) pada tahun 1999, PRONA era Tahun 2005, dan PTSL
                     Tahun 2020 dengan diawali pendataan IP4T Tahun 2019. Hal
                     ini memperlihatkan keberhasilan program pertanahan yang
                     berkesinambungan baik berskala nasional dan regional;
                 b.  manfaat bagi pihak desa dengan stakeholder pihak ketiga
                     semakin  mudah,  baik dengan  perbankan dalam  rangka
                     pembebanan  hak,  BPS,  perbuatan  dan  peristiwa  hukum
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96