Page 89 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

80 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
• Sertipikat Massal Swadaya (SMS) pada Tahun 1999;
• PRONA pada Tahun 2005;
• Ada kegiatan IP4T (tidak diukur) dari Kanwil BPN
Prop.Jatim pada Th. 2019;
• PTSL 2020 sejumlah 711 sertipikat menggunakan juga
hasil pendataan IP4T;
• Jumlah bidang seluruhnya 1174(?) ; Bidang telah dapat
disertipikat semua dari produk K1 dan K4;
• setiap kegiatan pensertipikatan tersebut menyertakan
partispasi Pokmas, membantu melaksanakan kegiatan
pra sertipikat: sosialisasi, penyediaan patok tugu batas,
saat pemberkasan, pengukuran, sidang waris;
• Informasi desa bersumber dari Buku Potensi Desa yang
setiap tahun di review.

b. Manfaat yang diperoleh desa, karena setiap bidang
tanah sudah bersertipikat dalam satu desa, sehingga
mempermudah jika warga yang ingin melakukan
pemecahan bidang tanah, membagi waris atau perbuatan
hukum lainnya jika tanahnya untuk dibebankan hak
tanggungan, sengketa tanah nyaris tidak/ belum ada;
c. Kelemahannya: pihak kantor desa belum memperbaiki/
menyempurnakan administrasi pertanahannya dalam Buku
C Desa karena ruang/kolom sudah terbatas;
d. Sangat mengharapkan perjanjian kerja sama dengan BPN.

7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
a. Berdasarkan PERDA 5/2020 PDAM bersama PDAU
merupakan milik BUMD Pemkab;
b. Telah mempunyai banyak aplikasi baik sistem jaringan pipa,
klas pelanggan, pengelolaannya dan layanan pelanggan;
c. Aset PDAM berasal dari pembelian tapi pemegang haknya
masih HP Pemkab;
d. Kewenangan bersifat operator bukan regulator;
e. Peta masih menggunakan koordinat membuat sendiri
melalui google map mengacu peta geologi dengan skala