Page 87 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

78 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
kemudian dituangkan dan ditingkatkan dalam Neraca BMD
setelah diaudit oleh BPK setiap tahunnya, sehingga sudah
dinyatakan valid.
b. Setelah pengadaan tanah aset BMD dilakukan tahapan
pengukuran dalam rangka permohonan HP dan penerbitan
SHP, selama ini upaya yang ditempuh untuk pendataan
letak objek secara parsial dengan cara fotocopy Peta Bidang
Tanah (PBT)nya dilampirkan di dalam BI BMD.
c. Manfaat yang langsung dirasakan oleh Pemkab. Nganjuk
dari PTSL 2019 adalah pemberian hak dan penerbitan
250 SHP dengan luas aset BMDnya ± 90 hektar di Desa
Balugomang Kec, Gondang.
d. Pensertipikatan SHP atas tanah di bawah jalan aspal (istilah
BPK) termasuk sempadan jalannya.
e. Berkaitan dengan jenis-jenis aset BMD yang terdiri dari
Perusahaan Daerah Aset Umum (PDAU)?? dan PDAM,
namun rincian ruang lingkup PDAU yang potensial kurang
dipahami oleh Bidang Pengelolaan Aset BMD karena
langsung dikelola oleh pihak penyelenggaranya.
f. Masalah Peta NJOP masih bersifat analog belum
berkoordinat oleh karena itu membutuhkan Peta Desa
Lengkap PTSL; selama ini solusinya menggunakan aplikasi
Sentuh Tanahku.
g. Sejak Tahun 2017 Buku Inventaris BMD sudah digital
tekstual namun belum dilengkapi perpetaan, sehingga
mengharapkan kerja sama dalam rangka tersedianya peta
tematik/kadaster multi guna ini bersumber dari Peta
Desa Lengkap (PDL), guna pemetaan objek setiap bidang
aset BMD baik yang sudah bersertipikat Hak Pakai (HP)
maupun belum bersetipikat, maupun aset yang dikelola
PDAU dan PDAM yang selama ini kurang begitu dipahami.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
a. Bidang Kerja Sama Desa berkaitan dengan BAKD;
b. Bidang Lembaga membina BPD, P3K, Pokmas (termasuk
Pokmas yang