Page 121 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Paku Alamanaat Grond/PAG (Tanah Kadipaten
Pakualaman) untuk situasi DIY (seluruh tanah
desa baik kas, bengkok, pensiun perangkat, dan
kepentingan umum di DIY berstatus SG/PAG);
karena Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman
bukan kelompok rentan maupun SRA menurut
aturan yang menaungi Reforma Agraria dan
bagi ATR/BPN melayani tuan tanah berskala
luas akan semakin menajamkan ketimpangan
tenurial dan ekonomi.
d) Titik koordinat lokasi usaha, dapat rumah
maupun pertanian, tergantung sertipikat mana
yang dimanfaatkan untuk akses modal atau
lokasi usaha; jika tanah bukan miliknya/sewa
maka yang dicatat identitas sertipikat pemilik;
e) SRA perlu menyiapkan dua dokumen saat
Pemetaan Sosial yaitu salinan KK dan salinan
Sertipikat.
f) Dalam melaksanakan tugasnya, FS akan
dibekali tanda pengenal berupa rompi berlogo
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan ID
card.
g) Hal-hal terkait Pemetaan Sosial, baik
yang bersifat informasi administrasi, dan
perlengkapan teknis akan difasilitasi oleh Kantor
Pertanahan melalui FS dan dikoordinasikan
dengan perangkat dusun bersama para ketua
RT sebelum pelaksanaan kegiatan.

4) Tahap Pemetaan Sosial
Perpres No 86 Tahun 2018 memberi batasan Pemetaan
Sosial sebagai kegiatan verifikasi data demografi,
geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap
satu lokasi, sedangkan Perpres No 62 Tahun 2023
mendefinisikannya sebagai serangkaian proses untuk
menemukenali dan mendalami kondisi masyarakat.

106 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul