Page 116 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

c. SRA memahami bahwa ATR/BPN mempunyai
keterbatasan kewenangan dalam pemberdayaan
masyarakat, baik keterbatasan aturan, anggaran
dan waktu, sehingga bentuk-bentuk pemberdayaan
tidak murni berasal dari ranah kerja ATR/BPN
akan tetapi kerjasama dengan lembaga lain baik
pemerintah, swasta (pelaku usaha), maupun
masyarakat;
d. SRA berkesempatan menggali lebih jauh informasi
terkait Penataan Akses atau menyampaikan
persoalan yang dapat terkait dengan Penataan
Akses, misalnya permasalahan pertanahan.

Tahap penyuluhan dalam Penataan Akses RO I TA 2022
di Kabupaten Bantul dilakukan baik secara informal
dan formal. Penyuluhan informal dilakukan saat
FS mengunjungi para kepala dusun dan perwakilan
warga dari dusun-dusun yang direkomendasikan oleh
Pemerintah Desa sebagai sentra UMKM Kerajinan
Bambu, Kerajinan Wayang Kulit, dan Peternakan
Burung. Penyuluhan informal ini sekaligus perkenalan,
observasi, dan koordinasi penentuan jadwal Penyuluhan
Formal bersama SRA, mengingat FS belum mengetahui
waktu luang mayoritas SRA. Hal-hal yang disampaikan
dalam penyuluhan informal ialah:
a. Proses dari silaturahmi Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul ke Pemerintah Desa Wukirsari
hingga penetapan lokasi;
b. Identitas dan ranah kerja FS di lokasi Penataan
Akses;
c. Informasi awal terkait Penataan Akses, yang secara
lebih detil akan disampaikan langsung oleh Kantor
Pertanahan pada saat penyuluhan formal;
d. Hal-hal yang bisa disampaikan oleh SRA terkait
persoalan usaha dan pertanahan yang akan
memengaruhi kelancaran Penataan Akses

BAB III 101
PENATAAN AKSES INKLUSIF