Page 136 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

tata kelola pemerintahan yang membuat beragam
pemangku kebijakan aktor non-pemerintahan
berkumpul di forum yang sama untuk membuat
sebuah konsensus bersama dengan tujuan untuk
membuat atau mengimplementasikan kebijakan
publik, mengelola program atau aset publik”.
Model ini dibangun atas asumsi bahwa:
a. Lembaga-lembaga dapat berkolaborasi dengan
kepentingan saling menguntungkan;
b. Lembaga-lembaga mempunyai kesamaan visi
dan misi untuk kepentingan bersama;
c. Porsi peran dan kuota kekuasaan dapat dibagi
merata, sehingga tidak ada pihak yang sangat
dominan dalam kolaborasi;
d. Ada payung hukum yang menjadi landasan
kerjasama.

Adapun prasyarat yang harus terpenuhi oleh model
ini ialah:
a. Lembaga-lembaga yang bekerjasama memiliki
visi dan misi yang sama, ini sulit terjadi karena
perbedaan orientasi misalnya korporasi
berorientasi profit sedangkan lembaga
pemerintah untuk pelayanan publik;
b. Lembaga-lembaga yang bekerjasama
mengarusutamakan kepentingan masyarakat
daripada kepentingan lembaganya masing-
masing, hal ini hanya mungkin jika lembaga
masyarakat mempunyai daya tawar yang kuat;
c. Lembaga-lembaga yang bekerjasama tidak
mempunyai hambatan struktural baik internal
maupun interlembaga, hal ini yang sulit
ditemukan dalam lembaga pemerintah dengan
kultur birokrasi yang ketat.

BAB III 121
PENATAAN AKSES INKLUSIF