Page 16 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 16
BAB I
Pendahuluan
Reforma Agraria merupakan modal dasar pembangunan di banyak
negara. Untuk konteks Indonesia, Reforma Agraria diwujudkan
dengan perombakan struktur penguasaan tanah agar setiap warga
negara Indonesia mempunyai akses atas ruang hidup dan sumber
penghidupan yang dilindungi dengan kepastian hak (Arisaputra 2016
dan Muryani et al. 2023).
Di Indonesia, struktur penguasaan tanah mengalami perubahan
pola sejak masa feodalisme, kolonialisme, hingga kemerdekaan.
Pola ketiga era itu berbeda dalam watak, semangat, dan praktik tata
pengurusan Sumber-sumber Agraria (SSA).
Pada era Feodalisme, raja merupakan pemilik tunggal seluruh
wilayah kekuasaan kerajaannya, pengusahaan tanah ditujukan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran keluarga raja dan punggawa kerajaan.
Di Jawa, jumlah penduduk (cacah) sangat penting karena mereka
adalah tenaga kerja tanpa upah yang menghasilkan nilai dari tanah,
nilai tanah masih diukur dari seberapa besar hasil dari pengusahaan
tanah, tanah luas tanpa manusia penggarap kurang bernilai. Berbeda
dengan masa kolonial yang mulai memaknai tanah sebagai aset meski
tidak digarap, tanah yang belum diusahakan adalah modal yang
menyimpan kekayaan.
Pada masa Kolonialisme, posisi raja digantikan oleh pemerintah
kolonial, pengusahaan tanah untuk memperkaya negara induk
dari negara-negara koloni. Hak-hak barat yang menjadi cikal bakal
hak-hak tanah yang dikenal saat ini mulai dikenalkan pada era
