Page 17 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 17

kolonial melalui Agrarische Wet 1870. Asas Domein Verklaring (DV)
            diberlakukan terhadap seluruh wilayah Hindia Belanda.
                Pada masa kemerdekaan, tatanan Feodalisme dan Kolonialisme
            dihapuskan karena merupakan  praktik-praktik  yang  tidak
            berperikemanusiaan, termasuk  struktur  penguasaan tanahnya;  di
            masa ini kepala negara atau negara bukan pemilik tunggal seluruh
            wilayah negara, melainkan sebatas penguasa langsung atas tanah dan
            pengatur hubungan hukum tanah dengan warga negara, pengusahaan
            tanah untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. Asas  DV  tidak
            digunakan  karena  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  antitesis
            dari  Kolonialisme Hindia Belanda  yang menindas  dan menguras
            kekayaan tanah air bangsa Indonesia.

                Di era kemerdekaan pun Reforma Agraria mengalami perubahan
            pola, dari fokus pada redistribusi hak atau bagi-bagi tanah negara yang
            berasal dari tanah bekas kolonial, tanah bekas kerajaan atau kerajaan
            yang  masih ada,  tanah dengan  kelebihan  maksimum dan  tanah
            terlantar serta sertipikasinya  (legalisasi  tanah)  pada  era  Soekarno;
            hingga redistribusi hak dan sertipikasi tanah yang dilengkapi dengan
            pendayagunaan tanah dengan fasilitasi negara di era Joko Widodo.
            Redistribusi hak dan legalisasi tanah kemudian dikenal dengan istilah
            Penataan  Aset,  sedangkan  pendayagunaan  tanah disebut dengan
            Penataan Akses.
                Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2018 tentang Reforma
            Agraria adalah landasan pelaksanaan Penataan Akses 2021-2023, tidak
            terkecuali di Kabupaten Bantul. Perpres 86 Tahun 2018 merupakan
            peraturan  perundangan  yang  cukup  lengkap  secara  konsep dan
            teknis dibandingkan dengan peraturan perundangan terkait Reforma
            Agraria yang memayunginya, bahkan menjadi satu-satunya perangkat
            kebijakan yang menggunakan nomenklatur Reforma Agraria dalam
            skema  Landreform  (redistribusi  dan  legalisasi  tanah)  dan  Access
            Reform. Perpres No 86 Tahun 2018 memuat tujuan Reforma Agraria,
            yaitu:






            2     REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
                  Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
                  di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22