Page 22 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 22

Buku ini disusun dalam masa transisi perubahan Perpres No 86
            Tahun 2018 yang memayungi pelaksanaan Penataan Akses 2021-2023
            dan Perpres No 62 Tahun 2023 yang disahkan saat Penataan Akses 2023
            berakhir.  Buku ini merupakan bentuk  pemenuhan  tanggungjawab
            sosial, utamanya kepada SRA, baik yang sudah terlibat dalam Reforma
            Agraria atau yang belum berkesempatan tersentuh Reforma Agraria.
            Buku ini berupaya (1) menyajikan konsep dengan dukungan fakta, (2)
            menawarkan gagasan yang lebih baik dan dapat diturunkan menjadi
            aksi, utamanya dalam isu Agraria dan GEDSI (3) membawa dampak
            luas sebagai referensi kebijakan.
                Penataan  Akses  di Kabupaten Bantul memberikan  pelajaran
            berharga yang hikmahnya dapat diterapkan untuk skala nasional. Pada
            buku seri ke-1, Penataan Akses yang disebut sebagai Penanganan Akses
            Reforma Agraria (PARA) atau Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM)
            tidak hanya berhasil memenuhi tuntutan ekonomis dari Kementerian
            Keuangan berupa capaian fisik yang dapat diukur, yaitu: infrastruktur
            jaringan listrik di lahan yang berkontribusi meningkatkan pendapatan
            petani (penerima manfaat) karena biaya produksi pada aspek irigasi
            mengalami penghematan, tetapi juga berhasil memberikan otokritik
            atas konsep dan praktik Penataan Akses antara lain:

            1.   Secara konsep, istilah yang tepat untuk praktik Penataan Akses
                ialah Pendayagunaan  Tanah Masyarakat  atau Pemberdayaan
                Masyarakat, bukan PTM, Pemberdayaan Aspek (Pemberdayaan
                pada bidang: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum,
                Pertahanan  Keamanan  ataupun  Hak  Atas  Tanah),  bahkan
                PARA karena Reforma  Agraria bukan  persoalan  teknis  semata
                yang dianggap  tuntas  ketika  tanah  telah disertipikatkan dan
                didayagunakan;
            2.  Keberhasilan pemberdayaan tidak melulu harus diukur menurut
                capaian  fisik sebagaimana  amanat  Petunjuk Teknis  Penataan
                Akses 2021  yang  mengarusutamakan  capaian  fisik,  karena
                capaian  fisik  rentan  manipulasi terhadap  maksud  dan tujuan
                pemberdayaan itu sendiri, misalnya pembangunan infrastruktur
                yang kemanfaatannya  tidak berkelanjutan karena masyarakat



                                                                  BAB I   7
                                                             Pendahuluan
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27