Page 27 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 27
BAB II
Reforma Agraria Inklusif:
Upaya Mempertemukan
Reforma Agraria dan GEDSI
Bab ini membahas dua gagasan besar secara terpisah untuk kemudian
diramu bersama, yaitu Reforma Agraria dan GEDSI (Gender Equality
Disability and Social Inclusion).
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia yang belia hendak
menghapus “trauma sejarah” selamanya dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, sehingga Kolonialisme dan Feodalisme tidak diberi
kesempatan hidup kembali, Pasal 33 ayat (3) Konstitusi dan Diktum
IV UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
(UUPA) menegaskan hal itu. Indonesia bukan lagi Hindia Belanda
di mana Domein Verklaring (DV) berlaku, Republik Indonesia adalah
negara bangsa baru yang mengambil alih tatanan modern kekuasaan
sebelumnya, sekaligus mengubah total wataknya: dari melayani
penguasa menjadi melayani rakyat.
Terlepas dari kemunculan gerakan perempuan dengan berbagai
ideologinya masing-masing di masa awal kemerdekaan hingga era
Soekarno, dalam kelimpahan sumberdaya waktu itu, persoalan
keadilan sosial terkait gender dan disabilitas dalam Reforma Agraria
belum terpikirkan sebagai hal yang vital; isu gender dan pembangunan
baru muncul kembali seiring dengan pengangkatan Menteri Muda
Urusan Peranan Wanita (1978-1983) ketika makna Reforma Agraria
dirombak oleh Orde Baru menjadi Pembangunan. Reforma Agraria
belum benar-benar terwujud, ditambahi dengan beban sejarah tata
pengurusan tanah; air; dan udara atau Sumber-sumber Agraria (SSA)
berupa ketidakadilan berbasis gender dan disabilitas. Revitalisasi
