Page 29 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Sadyohutomo (2018) menyatakan bahwa rasio gini penguasaan
tanah pada tingkat nasional tahun 2014 sebesar 0,71 dan rasio gini
pendapatan 0,42 untuk tahun yang sama, artinya ketimpangan
penguasaan SSA lebih buruk daripada ketimpangan ekonomi, padahal
SSA merupakan sumber ekonomi yang pokok.

Melalui analisis terhadap data Sensus Pertanian BPS yang
diterbitkan setiap 10 tahun sejak tahun 1963 (ST-63) hingga ST-03,
Wiradi dan Bachriadi (2011) merekam ketimpangan penguasaan tanah
yang sudah terjadi sejak tahun ‘60-an, yang ditandai dengan dominasi
Rumah Tangga Petani (RTP) atau petani gurem berlahan kurang dari
0,5 ha dengan kecenderungan meningkat seiring waktu, dari 44 %
(ST-63) menjadi 51 % (ST-03). Data tersebut dimutakhirkan dengan
analisis terhadap ST-13 dan Survei Antar Sensus Pertanian (SUTAS)
BPS yang dilakukan antara dua ST, yaitu SUTAS-18, yang menunjukkan
percepatan dalam peningkatan jumlah petani gurem menjadi 59 %
dari total RTP (Bachriadi 2020). Cita-cita UUPA (khususnya Pasal 17)
dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 56/Prp/ 1961
(khususnya Pasal 8) dan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961
tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi bahwa batas
minimal pemilikan tanah yang harus diusahakan Negara untuk setiap
RTP seluas 2 (dua) ha tidak kunjung terlaksana—salah satu faktornya
ialah pembekuan Reforma Agraria oleh Orde Baru, meskipun ketiga
payung hukum tersebut hingga saat ini masih berlaku.

Tabel 2. Struktur Penguasaan Tanah
oleh Rumah Tangga Petani 1963-2018
Tahun Sensus
Parameter 2018
1963 1973 1983 1993 2003 2013
(SUTAS)
NA (Not
Jumlah RTP (juta) 21,6 23,8 30,2 37,3 NA NA
Available)
Persentase Absolute NA 33% 21% 30% 37,3% NA NA
Landless
Jumlah RTP
penguasa tanah 12,2 14,5 18,8 21,2 24,3 26,1 27,7
(juta)

14 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul