Page 34 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

d. Kelembagaan Reforma Agraria; yang diwujudkan dengan
pembentukan tim percepatan Reforma Agraria nasional yang
berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Presiden.
e. Partisipasi Masyarakat dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan percepatan Reforma Agraria
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
yang paling sedikit berupa:
a) Pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenis Penataan
Akses;
b) Penyampaian masukan dalam penanganan sengketa dan
Konflik Agraria;
c) Kegiatan lainnya sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Reforma Agraria menjadi landasan pembangunan di
berbagai negara dan berkontribusi positif bagi kedaulatan
pangan dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Setyaka
2016 dan Pujiriyani 2022); tidak terkecuali Indonesia,
meskipun di Indonesia Reforma Agraria dimaknai secara
berbeda oleh rezim-rezim yang pernah memerintah
(Muryani et al. 2023), antara lain:
1. Reforma Agraria era Soekarno (1960-1965).
Pemerintahan Soekarno menempatkan Reforma
Agraria (Landreform) sebagai bagian dari revolusi
Indonesia yang berarti (1) penghapusan segala
bentuk hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah
dan mengakhiri penghisapan fodal secara bertahap;
dan (2) penguatan dan perluasan kepemilikan
tanah untuk rakyat dengan prioritas kaum tuna
kisma, dengan konsekuensi penghapusan hak-
hak barat seperti hak eigendom, wet-wet agraris
buatan Pemerintah Kolonial Belanda, termasuk
Domein Verklaring (DV)—DV merupakan konsep
kolonial yang menempatkan negara sebagai
pengatur hubungan hukum sekaligus pemilik
tanah, DV terlarang di NKRI (Soekarno 1960). Di
era Soekarno, terlaksana tiga agenda penting, yaitu

BAB II 19
Reforma Agraria Inklusif: Upaya Mempertemukan Reforma Agraria dan GEDSI