Page 30 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Tahun Sensus
Parameter 2018
1963 1973 1983 1993 2003 2013
(SUTAS)
Jumlah tanah yang
dikuasai RTP (juta 12,9 14,2 16,8 17,1 21,5 23,3 21,6
ha)
Rerata penguasaan 1,05 0,99 0,89 0,81 0,89 0,89 0,78
tanah RTP (ha)
Persentase Petani 44% 46% 45% 49% 51% 56% 59%
Gurem
Rasio Gini
Penguasaan Tanah 0,55 0,52 0,54 0,59 0,56 0,59 0,70

Sumber: Wiradi dan Bachriadi (2011), BPS (2013) dan BPS (2018) dalam Bachriadi (2020)
Ketimpangan penguasaan SSA akan selalu relevan dengan
ketimpangan sosial ekonomi selama usaha ekonomi dibangun dari
pengambilan dan pengolahan SSA atau berdiri dan beroperasi di atas
SSA. Apalagi, dibandingkan dengan air dan udara, ketersediaan tanah
yang dapat dimanfaatkan lebih terbatas, baik tanah sebagai sumber
kekayaan alam, termasuk kesuburan/unsur hara (kualitas) maupun
tanah sebagai Ruang Hidup dan Sumber Penghidupan (RHSP) atau
daratan (kuantitas, dalam satuan persegi maupun kubik). Data ST-
13 hingga SUTAS-2018 menunjukkan bahwa total luas areal pertanian
rakyat tidak lebih dari 23 juta ha (12 % dari total luas areal daratan)
dan dalam kurun waktu 2013-2018 telah menyusut hingga seluas 21,6
juta ha (7%) akibat konversi lahan ke non pertanian atau pelepasan
oleh RTP akibat tekanan ekonomi (Pujiriyani 2022).

Pelaksanaan Reforma Agraria diatur dengan Peraturan Presiden
(Perpres) No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma
Agraria (disahkan 3 Oktober 2023) dan ditempuh dengan strategi:
a. Legalisasi Aset; yaitu kegiatan pendaftaran tanah pertama
kali dan pemeliharaan data dalam rangka Reforma Agraria.
b. Redistribusi Tanah; yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau
pemberian hak atas tanah yang bersumber dari Tanah Objek
Reforma Agraria (TORA) kepada Subjek Reforma Agraria
(SRA) disertai dengan pemberian sertipikat hak atas tanah.

BAB II 15
Reforma Agraria Inklusif: Upaya Mempertemukan Reforma Agraria dan GEDSI