Page 35 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

(1) register atas tanah; (2) pengaturan sirkulasi
tanah-tanah kelebihan batas berdasarkan aturan
untuk didistribusikan kepada petani tuna kisma; (3)
penjabaran penerapan UUPA dalam hal memangkas
tanah-tanah yang melebihi batas maksimum
menurut aturan. Hasilnya, dalam tempo yang
singkat, kelembagaan yang kuat terbangun, serta
penerbitan UUPA; Peraturan Pemerintah Pengganti
UU (Perpu) No 56 (Prp) Tahun 1960; Keputusan
Presiden No 131/1961 yang mengatur pembentukan
Panitia Landreform hingga aras (tingkat) desa dan
PP No 224 Tahun 1961 yang mengatur landreform
(Wiradi 2009 dan Salim dan Utami 2019). Namun,
Reforma Agraria ala Soekarno kandas sebelum
tuntas akibat propaganda bahwa landreform
merupakan produk komunis (padahal, dalam sistem
komunisme tidak ada hak milik pribadi, sedangkan
UUPA menjamin adanya hak milik pribadi secara
terbatas) dan disebut sebagai sebab dari peristiwa
1965 (Utrecht 1969 dan 1979 cit. Salim dan Utami
2019)—umum dikenal sebagai G30S yang diikuti
dengan pembasmian massal terhadap mereka yang
dicurigai sebagai anggota dan simpatisan PKI.

2. Reforma Agraria era Soeharto (1966-1998).
Pemerintahan Soeharto menafsirkan Reforma Agraria
sebagai Pembangunan, dimulai dari kebijakan
industrialisasi SSA, melalui (1) Regulasi yang
berwatak liberalisasi, antara lain, UU Penanaman
Modal Asing (UU No 1 Tahun 1967); UU Kehutanan
(UU No 5 Tahun 1967) dan UU Pertambangan (UU
No 11 Tahun 1967); yang senafas dengan Agrarische
Wet 1870 yang berwatak DV dan eksploitatif, (2)
Kelembagaan Reforma Agraria dihapus, antara
lain Panitia Landreform, Panitia Pengukuran Desa
Lengkap; dan Pengadilan Landreform, termasuk

20 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul