Page 40 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

pokok TAP MPR RI No IX Tahun 2001 tidak dilaksanakan,
yaitu: (a) Melaksanakan Pembaruan Agraria atau menata
P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan
Tanah) dengan program Landreform; (b) Menyelesaikan
konflik agraria dan SDA; (c) Melakukan sinkronisasi
dan kaji ulang terhadap peraturan perundangan SDA
antarsektor.

5. Reforma Agraria era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-
2014).
Salim dan Utami (2019) mencatat bahwa pelaksanaan
Reforma Agraria di era ini dimotori oleh Kepala BPN
(Joyo Winoto) tanpa dukungan berarti dari Pemerintah,
sehingga Kepala BPN menghimpun dukungan dari unsur
masyarakat antara lain akademisi, aktivis-sarjana, dan
LSM (Rachman 2017) untuk mempromosikan Reforma
Agraria. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)
yang mendorong redistribusi tanah dari kawasan hutan,
HGU, tanah terlantar, dan tanah bekas hak menjadi
ikon dari upaya Reforma Agraria di era ini, namun gagal
karena beberapa kendala, antara lain:
1. Ketiadaan perangkat hukum untuk menjalankan
PPAN akibat Rancangan Perpres usulannya tidak
berlanjut menjadi Perpres.
2. Ketiadaan dasar hukum membentuk kelembagaan
Reforma Agraria
3. Penetapan hukum atas status tanah terlantar oleh
BPN kalah di pengadilan, hanya di Batang yang
berhasil dimenangkan BPN, mayoritas gugatan BPN
kalah.
4. Ketidakmampuan Presiden mengendalikan
kementerian lain yang kepentingannya terdampak
Reforma Agraria, khususnya Kementerian
Kehutanan dan Kementerian Pertanian.

BAB II 25
Reforma Agraria Inklusif: Upaya Mempertemukan Reforma Agraria dan GEDSI