Page 45 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

No Era Pemerintahan Kebijakan
5 Susilo Bambang Mendesain Reforma Agraria dengan pendekatan
Yudhoyono (2004- baru, antara lain:
2014) 1. Program Pembaharuan Agraria Nasional
(PPAN), Reforma Agraria= Landreform +
Access Reform
2. Legalisasi Aset
3. Keputusan MK No 35/PUU-X/2012 yang
menyatakan hutan adat bukan hutan negara.
4. Peraturan Bersama 4 Menteri (Menteri
Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri
Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN) No 79/
Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian
Penguasaan Tanah yang Berada dalam
Kawasan Hutan.
6 Joko Widodo Periode 1. Nawacita
I (2014-2019) 2. Keputusan TORA 9 juta ha
3. Perpres No 88 Tahun 2017 (dicabut oleh
Perpres No 62 Tahun 2023) dan Permenko No
3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan
Tanah dalam Kawasan Hutan.
4. Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria (dicabut oleh Perpres No 62 Tahun
2023)
5. Perhutanan Sosial
6. Legalisasi Aset melalui PRONA-PTSL dan
Transmigrasi
Sumber: Salim dan Utami (2019)
b. Apa itu Penataan Aset?
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria membatasi Penataan Aset sebagai
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan
dan pemilikan tanah. Penataan Aset yang diwujudkan dengan
Redistribusi Tanah (pembagian bidang tanah/pemberian hak tanah
kepada kelompok tuna kisma) dan Legalisasi Aset (sertipikasi tanah)
mempunyai orientasi teknis berupa kepastian hukum. Akan tetapi,
tujuan Penataan Aset sesungguhnya lebih besar dari kepastian
hukum, sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam Perpres No
62 Tahun 2023, yaitu menciptakan keadilan dalam penguasaan dan
pemilikan tanah.

30 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul