Page 49 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

berhasil mengambil alih tanah-tanah tersebut melalui pembelian atau
penyewaan kemudian mempekerjakan para penerima redistribusi
tanah tersebut sebagai buruhnya. Perpindahan penguasaan tanah
ke segelintir elit juga ditunjukkan oleh Sirait (2017) dengan kasus di
Vietnam, Filipina, dan Laos.

Menurut Joyo Winoto dalam Pertiwi (2010), persoalan kemiskinan
tidak serta merta selesai dengan redistribusi tanah sehingga redistribusi
tanah perlu disertai sejumlah aksi, seperti akses ekonomi dan politik,
informasi mengenai tanah yang memadai, serta pengetahuan tentang
pembaruan agraria. Dengan demikian, Penataan Akses hadir untuk
menjawab kekurangan legalisasi aset, sehingga pemegang hak benar-
benar memanfaatkan tanahnya untuk kesejahteraan hidupnya agar
fungsi tanah sebagai sumber penghidupan benar-benar terwujud.
Menurut Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria, Penataan Akses ditakrifkan sebagai
program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk
meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
Penataan Akses berorientasi pada kesejahteraan karena pemanfaatan
aset tanah. Bentuk-bentuk Penataan Akses dapat berupa fasilitasi
keterampilan, kelembagaan, pemasaran, dan permodalan.
Meskipun demikian, Kementerian ATR/BPN bukan lembaga yang
dapat berperan secara langsung memberikan bantuan permodalan,
kelembagaan, pemasaran maupun peningkatan kapasitas ketrampilan,
dengan demikian Kementerian ATR/BPN memerlukan kolaborator
baik berupa lembaga negara, lembaga swasta, dan/atau masyarakat
sebagai fasilitator. Contohnya, untuk memberikan akses permodalan
kepada SRA, BPN dapat bekerjasama dengan lembaga perbankan;
untuk memberikan fasilitasi kelembagaan, BPN dapat bekerjasama
dengan Perangkat Daerah (sebelumnya Organisasi Perangkat Daerah/
OPD) yang berkompeten di bidangnya; untuk dapat memfasilitasi
1

1 Pengertian tentang Organisasi Perangkat Daerah digantikan dengan Perangkat Daerah
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

34 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul