Page 46 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Di Indonesia bentuk-bentuk Penataan Aset telah dijalankan
dengan beberapa skema (Luthfi 2013).
Tabel 4. Jumlah sertipikat menurut skema legalisasi (2005-2008)

Jumlah Sertipikat Tanah yang
Tipe Legalisasi Aset/Tanah didaftarkan
2005 2006 2007 2008
Legalisasi Aset dengan skema disponsori Pemerintah
PRONA (Proyek Operasi 80,361 84,150 349,800 418,766
Nasional Agraria)
Redistribusi Tanah 5,000 4,700 74,900 332,935
Konsolidasi Tanah 2,200 1,600 6,635 10,100
Legalisasi Tanah UKM - 10,241 13,000 30,000
Legalisasi Penguasaan, 43,948 16,943 424,280 594,139
Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah (P4T)
Legalisasi Transmigrasi 50,000 47,750 26,537 24,970
Sub-total 181,509 165,384 883,452 1,410,910
Legalisasi Aset dengan skema disponsori Bank Dunia
LMPDP (Land Management and 330,000 507,000 645,000 651,000
Program Development Project)
RALAS (Reconstruction of Aceh 21,000 118,000 - 110,597
Land Administration System)
Sub total 351,000 625,000 645,000 761,597
Legalisasi aset dengan skema swadaya
Redistribusi Swadaya 6,227 34,000 16,798 39,928
Konsolidasi Swadaya 6,705 27,530 23,863 26,688
Legalisasi Swadaya 1,820,939 1,427,303 2,387,916
2,298,367
Sub total 1,833,871 1,488,833 2,339,028 2,454,532
Total 2,366,380 2,279,217 3,879,180 4,627,039
Sumber: BPN (2008) dalam Rahman (2011) dalam Luthfi (2013)
Legalisasi aset dapat gagal mencapai maksud dan tujuan Reforma
Agraria ketika tanah yang telah dilekati suatu hak ditelantarkan atau
dilepaskan oleh pemegang haknya, kemudian dikuasai atau dimiliki
oleh pihak yang mempunyai aset berlebihan. Kondisi ini menyebabkan
legalisasi aset tidak menjamin hapusnya ketimpangan penguasaan
tanah yang hendak diselesaikan melalui Reforma Agraria.

BAB II 31
Reforma Agraria Inklusif: Upaya Mempertemukan Reforma Agraria dan GEDSI