Page 41 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Namun, di era ini juga ditandai dengan kelahiran
Landreform Plus atau Reforma Agraria (Aset+Akses),
formula Reforma Agraria = Penataan Aset+Penataan
Akses diilhami dari konsep Hernando de Soto (2001) yang
mempromosikan land titling (penyertipikatan tanah)
agar bisa menjadi agunan untuk akses modal, dengan
demikian aset masarakat menjadi bergerak efektif,
konsep ini berdasar asumsi bahwa kemiskinan terjadi
karena aset dan sistem yang bekerja di lapangan tidak
efektif. Reforma Agraria (Aset+Akses) cukup berhasil
menarik perhatian Presiden, masyarakat, dan Bank
Dunia yang mendukung skema Land Management and
Policy Development Program (LMPDP) pada 2004-2009,
yang berlanjut dengan fokus manajemen dan sertipikasi
tanah. Karena obyek tanah yang disasar tidak banyak,
redistribusi sedikit dilakukan, sehingga program ini lebih
banyak legalisasi aset atau sertipikasi atas tanah-tanah
yang sudah mempunyai alat bukti hak sebelum sertipikat
(Rachman 2012), akibatnya Landreform Plus tanpa
redistribusi justru melayani kepentingan Bank Dunia
untuk membentuk pasar tanah di Indonesia (Rachman
2017) daripada menyelesaikan ketimpangan lahan yang
telah berlangsung lama dan menjadi faktor penyebab
kemiskinan struktural dan konflik-konflik agraria
(Widiyanto 2013, Mulyani 2014 dan Sihaloho et al. 2016).
Meskipun di Indonesia digencarkan sejak 2007,
terdapat kritik atas konsep Landreform ala Hernando
de Soto, 1) Hak milik formal dan informal tidak
menjadi persoalan maupun sumber konflik tanah dan
serta merta meningkatkan akses masyarakat terhadap
modal (Goldfinch 2015), artinya sepanjang tanah bisa
dimanfaatkan oleh pengguna dan boleh dimanfaatkan
oleh pemilik maka status kepemilikan bukan penyebab
konflik dan ketika seseorang mempunyai hak milik
tanah tidak berarti ia bisa memanfaatkan tanah yang

26 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul