Page 39 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

dan Menteri Negara Agraria (Hasan Basri Duri); 3)
Melahirkan rekomendasi terkait Reforma Agraria berupa
penyelesaian tumpang tindih hukum terkait UUPA
dan peninjauan kembali peraturan perundangan yang
berkaitan dengan pengelolaan SDA selama era Soeharto,
karena selama era tersebut UUPA dipertahankan untuk
tidak dilaksanakan amanatnya (Soemardjono et al.
2011). Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka
Pelaksanaan Landreform tidak sempat mewujud
menjadi regulasi karena pemerintahan B.J. Habibie
segera berakhir.
4. Reforma Agraria era Abdurrahman Wahid dan Megawati
(1999-2004).
Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999 - Juli 2001)
mendorong landreform masuk dalam kerja BPN dan
menginisiasi Penataan Agraria Kelautan sebagai poros
ekonomi maritim (Darmawan 2022). Hasil kerja Tim
Pengkaji Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-
undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
tidak sempat mewujud menjadi regulasi karena usia
pemerintahan yang singkat.
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (Juli 2001-2004)
cukup berhasil membuka kesempatan untuk perubahan
dengan penerbitan TAP MPR RI No IX Tahun 2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolan Sumber Daya
Alam (disahkan 9 November 2001), yang menguatkan
agenda-agenda UUPA dan menambahkan nomenklatur
dalam Reforma Agraria: pengelolaan sumber daya alam
ramah lingkungan (Pasal 3), desentralisasi kewenangan
pengelolaan sumber daya alam/agraria (Pasal 4) dan
penyelesaian konflik agraria (Pasal 5). Kepres No 34
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan juga diterbitkan di era ini.
Meskipun payung hukum sudah kuat, Reforma Agraria
tidak dijalankan oleh Pemerintah dan DPR, tiga amanat

24 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul