Page 42 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

dimilikinya, dengan demikian persoalan akses atas
tanah cenderung menjadi penyebab konflik, dan 2)
legalisasi aset individu akan menjadi persoalan baru
bagi masyarakat adat dengan hak komunal (Joireman
2008). Agenda lanjut dari Landreform ala Hernando de
Soto ialah pasca legalisasi aset individual, negara tidak
perlu campur tangan dan para subjek hak dapat terlibat
aktif dalam sistem pasar terbuka (Saleh et al. 2022), yang
mana salah satu komoditasnya ialah tanah.
Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 35/
PUU-X/2012 adalah pengecualian dalam sumbangsih
Reforma Agraria di era ini. PMK ini memberi angin
segar bagi masyarakat adat terkait hak wilayah ulayat,
dan menjadi momentum terbangunnya Reforma Agraria
yang inklusif bagi masyarakat adat. Sayangnya, Peraturan
Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri
Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala
BPN) No 79/ Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian
Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan
tidak pula dijalankan (Muhajir 2015).

6. Reforma Agraria era Joko Widodo (2014-2024)
Pemerintahan era Joko Widodo periode I tidak lagi
mendefinisikan Reforma Agraria secara sempit,
dalam arti pengaturan kembali dengan legislasi atau
perombakan penataan dengan skema redistribusi
berdasarkan hak milik atas tanah (Lipton 2009, Wiradi
2009 dan Rachman 2017).
Melalui salah satu pedoman pelaksanaan Reforma
Agraria yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP),
yaitu Pelaksanaan Reforma Agraria, Arahan Kantor Staf
Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Kastaf Presiden
2017), Reforma Agraria tidak hanya meliputi skema hak
individu atau kolektif/komunal, tetapi juga skema ijin
pemanfaatan hutan yang dikenal dengan Perhutanan

BAB II 27
Reforma Agraria Inklusif: Upaya Mempertemukan Reforma Agraria dan GEDSI