Page 43 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 43
Sosial. Sebelumnya, Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No P.38/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/10/2016 juga mengatur Perhutanan Sosial dengan
konsep forest for the people dan Perhutanan Sosial
sudah dijalankan dengan skema berbeda pada periode
sebelumnya (Muhsi 2017).
Di era Jokowi periode I, Reforma Agraria menjadi nafas
dari dua regulasi yang terpisah, yaitu Perpres No 88 Tahun
2017 yang menjadi landasan bagi PPTKH dan Perpres No
86 Tahun 2018 yang menjadi landasan Reforma Agraria
dan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
dengan fungsi Penataan Aset dan Penataan Akses.
Salim dan Utami (2019) menyatakan ada perbedaan
substansi antara Reforma Agraria dengan Legalisasi
Aset, ada tuntutan penyelesaian ketimpangan di dalam
Reforma Agraria sehingga Redistribusi Tanah yang
dilanjutkan dengan Legalisasi Aset ditempuh terhadap
obyek tanah yang belum ada hak sama sekali, sedangkan
Legalisasi Aset merupakan pengesahan atas tanah-tanah
yang sudah dimiliki dengan bukti sementara seperti
Letter C, dengan demikian PRONA-PTSL (Proyek
Operasi Nasional Agraria-Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap) dan Legalisasi Tanah Transmigrasi merupakan
Legalisasi Aset semata, meskipun PTSL memberikan
kredit poin prestasi pemerintah dan diklaim
sebagai pelaksanaan Reforma Agraria, simplifikasi
(penyederhanaan) atas Reforma Agraria ini bermula
dari definisi TORA adalah tanah negara dan tanah yang
dimiliki masyarakat.
28 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
