Page 47 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Tabel 5. Luas tanah terlantar menurut jenis hak (2010)
Luas hak yang
di dalamnya Tanah
Jenis Hak terindikasi Persentase
terdapat tanah
terlantar (ha) terlantar (ha)
Hak Guna Usaha 2.253.685 1.729.775 76,8
Hak Guna Bangunan 176.480 146.248 8,.9
Hak Pakai 423.361 401.704 94,9
Hak Pengelolaan 788.809 538.304 68,4
Izin Lokasi 1.518.716 1.401.653 92,3
Penggunaan Belum
Optimal - 3.168.606 -
Jumlah 5.161.051 7.386.290

Sumber: BPN (2010) dalam Luthfi (2013)
Asset Reform tanpa Access Reform sama dengan sertipikasi tanah
tanpa perlindungan terhadap tanah; Luthfi (2013) mengistilahkannya
dengan “Legalisasi Aset tanpa Landreform”—dapat juga disebut
Penataan Aset tanpa Reforma Agraria, yaitu suatu kondisi ketika
landerform semata-mata diterjemahkan sebagai bagi-bagi tanah
dan sertipikasi tanah akibatnya hanya akan melayani mereka “yang
memiliki tanah” dan bukan pada mereka “yang tidak memiliki tanah”;
ketika struktur ekonomi suatu negara tidak kondusif bagi kaum
miskin atau pemilik tanah skala kecil, pemilik tanah cenderung
untuk melepas tanahnya karena desakan ekonomi, baik dijual
maupun diagunkan baik untuk konsumsi atau usaha yang tidak
menguntungkan akibat daya tawar yang lemah terhadap pasar, bukan
hal mustahil legalisasi aset justru berlanjut menjadi pelepasan aset.
Menurut Hernando de Soto (2003) sertipikat tanah sebagai output
formalisasi aset (legalisasi aset, Asset Reform) mempunyai fungsi
tidak hanya menjamin kepastian hukum kepemilikan (property law)
yang mengatasi kendala-kendala birokrasi kewirausahaan (barriers
to entrepreneurship) dan ekonomi kapital, tetapi juga jalan masuk
bagi pemilik tanah untuk terintegrasi dengan pasar tanah, tanah
yang belum terdaftar atau diterbitkan haknya menjadi hambatan
bagi percepatan dan perluasan pasar tanah, sehingga aset-aset tidur
ini peru dibangunkan dengan reformasi sistem perundang-undangan

32 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul