Page 48 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

atas admininstrasi pertanahan. Sertipikasi tanah yang dibiayai Bank
Dunia (LMPDP dan RALAS) merupakan contoh nyata di lapangan,
bagaimana aset-aset tidur kaum tak berpunya ini dibangunkan
sekaligus dibayang-bayangi kepastian hak untuk pertumbuhan
ekonomi dan kapitalisasi tanah—dua hal ini berkontribusi positif
terhadap pelepasan lahan berskala kecil (kurang dari 0,5 ha) karena
pemilik tanah hidup dalam struktur ekonomi yang timpang.

Data ketimpangan tanah dan keberadaan regulasi Landreform
sekalipun menunjukkan bahwa Reforma Agraria tidak cukup
dengan redistribusi tanah (bagi-bagi tanah untuk dimiliki tuna
kisma/kaum tak bertanah). Tanpa optimalisasi pemanfaatan tanah
untuk meningkatkan pendapatan, tidak ada jaminan redistribusi
tanah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan demikian,
redistribusi dan legalisasi tanah (Penataan Aset/Asset Reform) semata
tidak menjamin penguatan ekonomi berbasis tanah obyek landreform
tersebut. Intervensi pemerintah untuk mencegah pelepasan tanah
oleh pemiliknya hadir dalam Penataan Akses (Access Reform).
Menurut penulis, mengacu pada (1) definisi legalisasi aset sebagai
kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data
dalam rangka Reforma Agraria dan (2) definisi TORA sebagai tanah
yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh
masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi, maka praktik
Penataan Aset yang diiringi dengan Penataan Akses terhadap tanah-
tanah yang telah bersertipikat (hal ini menjadi syarat wajib dalam
kelengkapan data dan poin isian dalam kuesioner sejak Penataan
Akses 2021) tidak dapat dikatakan sebagai Landreform, terlebih
diklaim sebagai Reforma Agraria, karena tidak menyasar pada tanah-
tanah yang belum dibebani hak. Akibatnya, Reforma Agraria menjadi
kegiatan simbolik belaka.
c. Apa itu Penataan Akses?
Studi Chrysantini (2007) tentang redistribusi tanah di Jawa kepada
petani kecil dan petani tuna kisma penerima objek redistribusi justru
menunjukkan terjadinya eksklusi (keterusiran) penerima redistribusi
tanah dari tanah yang diterimanya karena para elit dan tuan tanah

BAB II 33
Reforma Agraria Inklusif: Upaya Mempertemukan Reforma Agraria dan GEDSI