Page 33 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan
memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun
temurun.

d) Badan Hukum
Badan hukum yang dapat menjadi SRA yaitu:
1) Koperasi;
2) Badan usaha milik desa;
3) Yayasan;
4) Badan hukum untuk kepentingan keagamaan.

Secara normatif, Perpres Nomor 62 Tahun 2023 mengutamakan
kelompok rentan dengan pola nafkah subsisten (non
industri) untuk menjadi SRA daripada kelompok mapan,
khususnya untuk kategori orang perorangan. Meskipun
demikian, kesesuaian antara norma dan implementasi masih
perlu diuji, dalam arti kelompok sosial mana yang senyatanya
memperoleh prioritas dan fasilitasi dalam Reforma Agraria:
yang sudah mapan atau yang masih rentan? Perpres ini juga
memberi kepastian hukum bagi SRA yang secara kolektif
mengelola, menguasai, dan memiliki aset tanah.
Terkait SRA, terdapat ketentuan bahwa ketika jumlah SRA
melampaui bidang tanah yang tersedia maka Redistribusi
Tanah memprioritaskan SRA yang bermukim atau
menggarap di lokasi objek Reforma Agraria, dan ketika
Redistribusi Tanah hasil penyelesaian Konflik Agraria berada
di lokasi transmigrasi, pelaksanaannya dilakukan dengan
memprioritaskan hak transmigran sebagai SRA—menurut
penulis, kebijakan ini perlu dikaji kembali secara arif
mengingat masyarakat lokal sudah lebih dulu menempati
lokasi transmigrasi dengan hak-hak adatnya. Selain itu, SRA
juga berkewajiban (1) menggunakan, memanfaatkan, dan
mengusahakan tanahnya sendiri; (2) memelihara kesuburan
dan produktivitas tanahnya; (3) melindungi dan melestarikan
sumberdaya di atas tanahnya; (4) menggunakan tanah sesuai
kemampuan tanah; dan (5) tidak menelantarkan tanahnya.

18 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul