Page 28 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 28
Reforma Agraria pascareformasi pun masih sepi dari perdebatan
produktif mengenai strategi dan taktik menjaga Reforma Agraria
yang inklusif, meskipun secara normatif amanat berkeadilan sosial itu
sudah tertera dalam TAP MPR No IX Tahun 2001 dan UU No 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
1. Reforma Agraria: Penataan Aset dan Penataan Akses
a. Apa itu Reforma Agraria?
Reforma Agraria dibatasi sebagai perombakan struktur (tatanan)
pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria
secara menyeluruh dan komprehensif oleh negara, agar ada jaminan
petani (peasant) mempunyai alat produksi (tanah) sehingga
kesejahteraannya meningkat, kemudian pada gilirannya terjadi
perubahan masyarakat perdesaan yang berkeadilan (Wiradi 2009).
Fox cit. Borras (2007) berpendapat bahwa tujuan Reforma Agraria ialah
untuk mengalihkan aset/kekayaan, utamanya tanah, dari kelompok
kaya kepada kelompok miskin dan tuna kisma. Reforma Agraria
merupakan jalan untuk menghindari atau menangani ketimpangan
ekonomi sebagai akibat akumulasi sumberdaya oleh segelintir pihak
(Salim dan Utami 2019). Secara kelembagaan, negara bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan Reforma Agraria yang diawali dengan
penyiapan produk hukum dan infrastruktur kebijakan (Lipton 2009).
Menurut UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria (UUPA), Sumber-sumber Agraria (SSA) meliputi bumi (tanah),
air, ruang angkasa (udara) dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya—istilah Sumber-sumber Agraria dipilih dalam karya ini
daripada istilah Sumber Daya Alam/Agraria (SDA) atau Aset dalam
arti tanah karena kedua istilah tersebut bias kepentingan ekonomi
semata dan berorientasi komodifikasi ibu pertiwi (memperlakukan
SDA atau Aset sebagai barang dagangan), padahal relasi manusia
dengan tanah; air; dan udara melampaui kepentingan ekonomi dan
akumulasi laba. Di antara SSA itu, hanya tanah yang dapat dilekati
hak untuk dimiliki dan dikuasai, meskipun tetap berfungsi sosial.
Hingga saat ini, obyek Reforma Agraria masih berupa tanah.
BAB II 13
Reforma Agraria Inklusif: Upaya Mempertemukan Reforma Agraria dan GEDSI
