Page 23 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 23

tidak mampu mengoperasikan  atau merawatnya karena
                ketiadaan keahlian maupun kekurangan biaya,  penerbitan SK
                kelembagaan  tanpa  pendampingan kelembagaan  agar menjadi
                lebih  baik,  akumulasi  alat  bukti (evidence)  berupa dokumen
                statis berupa  foto kegiatan,  surat,  daftar hadir, notulensi,  dan
                berita acara daripada kegiatan real time dan berkelanjutan dan
                serapan anggaran maksimal  untuk hal-hal  konsumtif daripada
                hal-hal produktif (alokasi biaya besar pertemuan dengan fasilitas
                mewah  daripada  pelatihan di  lapangan  dan  pendampingan).
                Dalam Pemberdayaan Masyarakat,  Kesempatan,  Kapasitas,
                dan  Keberdayaan  subyek  pemberdayaan (masyarakat)  lebih
                penting  untuk diukur  pencapaiannya; demikian  juga  terhadap
                Kemanfaatan, Ketepatan Aksi dengan Tujuan, dan Keberlanjutan
                program;
            3.  Penempatan masyarakat  sebagai  objek  penerima manfaat
                daripada sebagai subjek pemberdayaan (Subjek Reforma Agraria/
                SRA) justru menciptakan ketergantungan daripada kemandirian;
            4.  Secara praktik, Penataan Akses masih bias kelompok dominan
                baik secara gender maupun ekonomi, dalam arti belum memberi
                kesempatan atau aksi afirmasi bagi perempuan atau kelompok
                rentan lainnya seperti difabel, kaum muda, kaum miskin, lansia
                dan lain-lain yang sangat mungkin juga bergender perempuan,
                sebagai  akibat instrumen lapangan (Petunjuk  Teknis  dan
                Kuesioner)  yang  belum sensitif  persoalan sosial,  budaya,
                serta  politik berbasis  gender. Pemilihan lokasi  juga masih
                mengarusutamakan kemapanan bukan kerentanan;
            5.  Objek dampingan atau jenis usaha masyarakat masih homogen
                atau seragam,  sehingga  pemodelan  Penataan  Akses  RO  I  TA
                2021  belum  teruji  untuk jenis  usaha  yang beragam. Dalam
                konteks yang lebih luas, keadaan geografi dan keragaman sosial
                ekonomi budaya  dari  lokasi  Penataan  Akses belum mewakili
                kebutuhan nasional, dalam arti masih bias daratan dengan corak
                agraris-industri,  akan  sangat  berguna  jika penyusun regulasi
                sudah membayangkan keragaman tersebut ketika merumuskan
                perangkat kebijakan.



            8     REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
                  Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
                  di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28