Page 182 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

sosial. Dalam perspektif modernisasi pembangunan
(developmentalism) sekalipun, Penataan Akses
Inklusif dapat menjadi praktik yang selaras dengan
SGDs. Dalam perspektif Pembangunan Kritis,
Penataan Akses Inklusif membuka kemungkinan
baru perluasan konsep Reforma Agraria untuk
tidak terjebak pada persoalan kesejahteraan dan
kepastian hak dengan asumsi semua kondisi WNI
sama, mengingat keadilan sosial (termasuk keadilan
berbasis gender dan disabilitas) masih sering
berhenti menjadi jargon dalam semesta Reforma
Agraria, misalnya: ketiadaan Sertipikat Tanah yang
dapat diakses bagi difabel netra dan pemberian hak
atas tanah bagi difabel—terkecuali difabel mental/
intelektual yang memerlukan perwalian yang
adil, masih jarang terjadi karena difabel dianggap
tidak mampu mengelola aset, dan Penataan Akses
yang khusus untuk difabel juga belum pernah
dirintis karena difabel dianggap kelompok yang
produktivitasnya rendah seperti halnya perempuan
dan lansia.

b. Keterbatasan
Penataan Akses Inklusif sesungguhnya tidak sekadar
praktik pemberdayaan berwawasan GEDSI atau
mempertimbangkan ketidakadilan sosial semata,
tetapi juga secara nyata mengintegrasikan faktor-
faktor yang memengaruhi bahkan menentukan
keberlanjutan, mengingat bahwa kelompok rentan
merupakan jumlah terbanyak WNI dan dapat
digerakkan untuk berpartisipasi dalam Reforma
Agraria dari sisi Penataan Akses. Namun, terdapat
faktor di luar model sosial dan budaya yang turut
menentukan keberlanjutan yaitu lingkungan
hidup. Gagasan dan aktivitas ekonomi yang inklusif
sekalipun belum tentu dapat berkelanjutan jika

BAB III 167
PENATAAN AKSES INKLUSIF