Page 212 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

d. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: Perdamaian,
Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Tujuan 16)
Reforma Agraria tidak hanya mengemban amanat kepastian
hukum atas ruang hidup dan sumber penghidupan dengan
beragam haknya, tetapi juga mengemban amanat untuk
dapat mengurangi konflik-konflik berbasis agraria, distribusi
kemanfaatan, dan penguatan kelembagaan SRA melalui
Penataan Akses.
2) Relasi SDGs dan Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria (Reforma
Agraria) pada TAP MPR RI No IX Tahun 2001 tentang tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolan Sumber Daya Alam
TAP MRI RI No IX Tahun 2001 merupakan landasan peraturan
perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan
sumberdaya alam (Pasal 1), artinya peraturan perundang-undangan
di bawahnya bersandar pada isi Ketetapan MPR RI ini meskipun
secara normatif tidak disebutkan, misalnya tujuan Reforma Agraria
yang tidak disebutkan dalam Perpres No 62 Tahun 2023. Pembaruan
agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan
dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka
tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2), pasal ini menjadi
landasan definisi dari Reforma Agraria yang dijalankan dengan fungsi
penataan kembali penguasaan dan pemilikan melalui Penataan Aset,
dan penataan penggunaan dan pemanfaatan melalui Penataan Akses.

Pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut
dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah
lingkungan (Pasal 3), artinya Reforma Agraria sebagai salah satu
bentuk tata pengurusan SSA mengemban amanat untuk mewujudkan
Reforma Agraria berkeadilan sosial dan ekologis. Negara mengatur
pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat (Pasal 4), artinya tata pengurusan SSA
merupakan tanggungjawab negara sebagai pemegang kekuasaan atas
wilayah negara yang meliputi bumi, air, dan udara. Pembaruan agraria

BAB IV 197
Evaluasi dan Rekomendasi Penataan Akses