Page 207 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 207

etika,  penerapan  prinsip  akan membuahkan kaidah-kaidah bagi
            teknis pelaksanaan. Metode yang sudah dibingkai oleh prinsip, asas
            dan kaidah relatif mendekatkan pelaksanaan Reforma Agraria dengan
            tujuannya.

                Tujuh belas indikator SDGs  dapat  diadopsi  secara bijaksana
            menjadi prinsip-prinsip dalam Reforma Agraria karena tujuan-tujuan
            SDGs dekat dengan definisi Reforma Agraria dan tujuannya. Mengapa
            perlu  diadopsi  secara bijaksana? SDGs masih  perlu  disesuaikan
            dengan konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia, terdapat aspek
            yang menjadi nilai lebih dan khas yaitu inklusi terhadap masyarakat
            adat, wilayah  ulayat, dan  kearifan  lokalnya dalam  berbagai  bentuk
            perlindungan. Menurut hemat kami,  perlindungan itu merupakan
            celah baru yang dapat diperluas, sebab berdampak pula pada generasi
            mendatang.
                Berikut pilar-pilar SDGs yang menjadi indikator pembangunan
            dan relasinya dengan Reforma Agraria:

                a.  Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5.
                    a)  Tanpa Kemiskinan (Tujuan 1);
                        Tujuan  ini  sebenarnya  telah diupayakan  sejak era
                        Soekarno dengan redistribusi dan legalisasi tanah bagi
                        kaum  tuna kisma, dan masih menjadi pekerjaan yang
                        belum  selesai  hingga  era Joko  Widodo  yang hampir
                        berakhir.

                    b)  Tanpa Kelaparan (Tujuan 2);
                        Tujuan ini dekat dengan kedaulatan pangan yang menjadi
                        amanat  TPA MPR RI No IX  Tahun 2001,  meskipun
                        praktiknya  telah  diupayakan melalui landreform  pada
                        era Soekarno,  salah  satu bukti  cita-cita kedaulatan
                        pangan ialah penerbitan Mustika Rasa: Buku Masakan
                        Indonesia (1964 )  oleh Menteri Koordinator Pertanian
                        dan  Agraria  yang berisi  kumpulan berbagai  resep
                        kuliner nusantara berbahan baku lokal  untuk menu
                        harian rakyat, menurut hemat kami resep masakan ini
                        mengarah pada kebijakan pangan nasional pada waktu

            192   REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
                  Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
                  di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212