Page 148 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat
Tanah merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara
dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran. Namun,
banyak masyarakat yang tidak memelihara bahkan membiarkan
tanah yang dimilikinya. Sebagaimana hasil identifikasi Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sekarang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) pada tahun
2011, yang menyatakan tanah teridikasi terlantar sekitar 7,3 juta
hektar, sedangkan tanah yang sudah dinyatakan terlantar seluas
4,8 juta hektar (Muhasan, 2016). Jumlah tersebut sangatlah
besar dan tentunya akan semakin bertambah dengan adanya
inventarisasi serta penertiban tanah yang dilaksanakan oleh
jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional. Tentu diperlukan sarana yang tepat dalam pengelolaan
tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terlebih
masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk
miskin semakin naik pada bulan Maret tahun 2020 sebanyak 26,42
juta jiwa, sedangkan pada bulan September tahun 2019 jumlahnya
24,79 juta jiwa. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak
adanya Pandemi Covid-19. Selain itu, dari data tersebut didapati
bahwa Pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak yang besar
bagi perekonomian masyarakat di Indonesia yang mengakibatkan
jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia semakin
meningkat. Tidak cukup sampai di situ, beberapa daerah bahkan
ada yang menerapkan sistem lockdown atau menutup jalur keluar
dan masuk dari daerah tersebut seperti Kota Tegal, Tasikmalaya,
dan daerah-daerah lain dengan tujuan menekan angka penyebaran
Covid-19. Akan tetapi, upaya tersebut juga menutup jalur
perekonomian sebagian masyarakat, yang berdampak semakin

Pandemi Covid-19: 129
Strategi Pencapaian SDGSs di Masa New Normal