Page 150 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

memelihara dan mengusahakan tanah tersebut agar pemanfaatan
tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, objek
tanah tersebut tidak memerlukan pengadaan karena berasal dari
tanah terlantar yang kemudian dimiliki oleh negara, berbeda
dengan pengadaan bantuan langsung tunai, pembagian sembako
kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 atau
semacamnya yang membutuhkan pengeluaran yang cukup besar.
Oleh karenanya, hal tersebut dapat digunakan sebagai
alternatif untuk mengurangi pengeluaran pemerintah pada
masa yang krisis ini, namun juga membantu pemerintah dalam
menangani permasalahan yang ada. Tanah yang merupakan hasil
dari redistribusi tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin,
baik itu untuk tempat tinggal, perkebunan, pertanian, atau bahkan
menjadi sumber permodalan dalam hal pemenuhan kebutuhan
hidup (tanah tersebut tidak terlantar lagi karena dimanfaatkan).
Selain itu, anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 tetap
dapat difokuskan untuk pelaksanaannya. Akibatnya, tercapailah
kesejahteraan masyarakat dimana angka kemiskinan berkurang
dan kesetaraan tercapai. Apabila angka kemiskinan berkurang,
tentunya masyarakat dapat dikatakan mampu serta dalam hal
ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, otomatis kelaparan
yang terjadi pada masyarakat akan terhapuskan, kesehatan akan
tercapai, pendidikan bermutu dengan mudah didapatkan, dan
seterusnya hingga seluruh 17 tujuan dari rencana pembangunan
berkelanjutan tercapai.

Tentunya peran serta kegiatan tersebut tidak terlepas dari
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yang selama ini telah melaksanakan kegiatan
inventarisasi dan penertiban tanah terlantar serta redistribusi
tanah. Namun, dalam pelaksanaan redistribusi tanah, jumlah

Pandemi Covid-19: 131
Strategi Pencapaian SDGSs di Masa New Normal