Page 608 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

semua pemangku kepentingan yang terkait.
Dalam upaya memposisikan peran pusat dan daerah
ini, sebaiknya pemerintah pusat lebih memfokuskan kepada
kebijakan tentang Hukum Tanah Nasional, pemerintahan
propinsi pada kewenangan yang bersifat lintas kabupaten,
sedangkan pemerintahan kabupaten/kota akan menitikbe-
ratkan kepada pelayanan di bidang agrarianya. Urusan
pertanahan tidak harus seluruhnya berada di pemerintahan
kabupaten/kota. Wewenang yang berada di kabupaten/kota
mengenai pertanahan sebatas yang bersifat lokalitas, teruta-
ma dalam penetapan spatial planning, izin lokasi, dan izin

prinsip.

Penutup
Secara teknis Departemen Pertanian sudah siap dengan
berbagai kelembagaan yang ada atau bentukan baru untuk
menyukseskan implementasi PPAN. Namun perlu disadari
bersama, bahwa yang terpenting dari semua itu adalah ada-
nya konsistensi perhatian yang seimbang semua pemangku
kepentingan yang ada, dan terus terbinanya dialog yang kon-
struktif bagi terlaksananya PPAN. Pelaksanaan uji coba
PPAN tahun depan diharapkan dapat makin memperkaya
pemahaman kita bersama terhadap berbagai permasalahan
dalam implementasi PPAN, dan semua pentahapan yang
direncanakan dapat dilaksanakan secara baik, sehingga upa-
ya ini benar-benar dapat dijadikan sebagai titik awal dalam
memperbaiki penguasaan lahan di tingkat petani.

561