Page 606 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

perundang-undangan, Departemen Pertanian dapat
mengkaji ulang seluruh produk hukum yang dikeluarkan
Departemen Pertanian sendiri, untuk kemudian disin-
kronkan dengan UUPA, Tap MPR, dan produk hukum
dari departemen lain. Beberapa produk hukum perlu
diperkuat posisinya misalnya perlindungan lahan
pertanian dari konversi melalui RUU Lahan Pertanian

Abadi yang saat ini sedang disusun, perbaikan sistem
bagi hasil, dan peningkatan akses petani terhadap sum-
ber daya air.
(2) Untuk penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan, perlu dilakukan rekapi-
tulasi secara menyuluruh konfigurasi penguasaan lahan
yang terjadi antara pemerintah, rakyat, dan swasta. Di
sisi lain, dalam konteks aspek non-landreform Depar-
temen Pertanian dapat menyampaikan peta kebutuhan
tanah pertanian berdasarkan kebutuhan ketahanan
pangan nasional.
(3) Pendataan pertanahan yang terpenting bagi sektor
pertanian adalah data potensi tanah di Indonesia dengan
mempertimbangkan kesesuaian agroekosistem serta
pertimbangan konservasi.
(4) Dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan,
Departemen Pertanian akan pro-aktif memberikan data
dan bantuan teknis dalam penyelesasian konflik
penguasaan antara petani dengan swasta besar, tanah
pertanian, dan tanah negara lain.
(5) Departemen Pertanian juga akan memperkuat orga-
nisasi petani, dalam konteks sebagai organisasi produksi

559