Page 601 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

tidak langsung. Terkait dengan konteks ini, dalam imple-
mentasi undang-undang perluasan otonomi daerah
diperlukan berbagai pendekatan yang dapat mengeli-
minasi/ meminimalkan konflik-konflik pendatang
dengan penduduk setempat.
2. Perbaikan upah buruh tani.
Sulit untuk membayangkan rumah tangga pedesaan
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya apabila sumber
pendapatan utamanya harus tergantung pada kegiatan
buruh tani semata. Permintaan tenaga kerja di pertanian
adalah berfluktuasi dan musiman (seasonal). Sementara
itu, jumlah permintaan tenaga kerja per unit luasan
usahatani semakin menurun pula.
Perbaikan upah buruh tani harus dilakukan secara tidak
langsung melalui peningkatan intensitas pengusahaan
garapan usahatani maupun melalui penciptaan kesem-
patan kerja non pertanian yang dapat menyerap tenaga
kerja lebih banyak. Secara teoritis sulit untuk mela-
kukan intervensi formal dalam perbaikan upah buruh
tani karena posisi petani maupun buruh tani dilematis.
Hal ini disebabkan sebagian besar buruh tani adalah
juga petani, demikian pula sebaliknya. Akibatnya
seorang petani di satu sisi berdiri sebagai pihak pema-
sok tenaga kerja (sisi penawaran), di bagian lain ketika
berurusan dengan usahatani garapannya mereka berdiri
di sisi permintaan.
Tidak ada suatu kebijaksanaan yang dapat menjawab
banyak masalah, dan tak ada suatu masalah yang peme-
cahannya hanya membutuhkan satu pendekatan.
Dengan kata lain masih banyak aspek-aspek relevan

554