Page 596 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 596

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               sebagai gantungan nafkah utama rumah tangga pada kelas-
               kelas pendapatan rendah. Jika rumah tangga dipilah menjadi
               3 golongan: (1) 40 persen rumah tangga berpendapatan
               terendah, (2) 40 persen rumah tangga berpendapatan me-
               nengah, dan (3) 20 persen rumah tangga berpendapatan
               tertinggi maka dapat disimak bahwa proporsi pendapatan
               dari pertanian untuk masing-masing kelas itu adalah 62,
               52, dan 45 persen. Kecenderungan seperti itu konsisten baik
               di Jawa maupun pedesaan Luar Jawa.
                   Berkaitan dengan kondisi di atas dan sejalan dengan
               semangat untuk merevitalisasi kembali pembangunan perta-
               nian, maka Departemen Pertanian pada tahun 2005-2009
               mencanangkan tiga program utama, yaitu : (1) Program Pe-
               ningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan
               Agribisnis; dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Pe-
               tani.
                   Program peningkatan ketahanan pangan diarahkan
               untuk memberikan fasilitasi bagi terjaminnya masyarakat
               memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal.
               Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) dicapainya
               ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah
               tangga yang cukup, aman dan halal, (2) meningkatnya kera-
               gaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat, dan (3)
               meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi
               masalah kerawanan pangan. Rencana tindak program
               peningkatan ketahanan pangan yang utama antara lain: (1)
               Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi komoditas pangan
               pokok, (2) Pengembangan sumber pangan alternatif lokal,
               (3) Pengembangan pola konsumsi pangan lokal non-beras,
               (4) Fasilitasi subsidi input produksi, (5) Perumusan dan

                                                                  549
   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601