Page 598 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 598

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               diarahkan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan
               petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap
               sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan,
               dan perlindungan terhadap petani. Sedangkan sasaran yang
               ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan posisi
               tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani,
               (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya pro-
               duktif; dan (4) meningkatnya pendapatan petani.
                   Rencana tindak program peningkatan kesejahteraan
               petani yang utama antara lain: (1) Penguatan kelembagaan
               penyuluhan dan pertanian lain di perdesaan, (2) Pengem-
               bangan diversifikasi usaha rumahtangga berbasis pertanian,
               (3) Advokasi penataan hak pemilikan, sertifikasi dan pen-
               cegahan konversi lahan, (4) Perumusan kebijakan penataan,
               pemanfaatan dan pajak progresif lahan, (5) Pemberian
               insentif usaha dan promosi investasi, (6) Fasilitasi investasi
               dan kemitraan usaha, (7) peningkatan infrastruktur perde-
               saan, dan (8) Pengembangan model kelembagaan usahatani
               berbasis inovasi pertanian.


               Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan
               Departemen Pertanian
                   Dalam upaya mendukung pelaksanaan PPAN, Depar-
               temen Pertanian, melalui berbagai kelembagaan yang ada
               dapat membantu dalam percepatan pelaksanaannya dan
               sinkronisasi program lintas sektor. Namun sebelum itu perlu
               identifikasi secara tepat  berbagai persoalan yang ada dalam
               pelaksanaan PPAN, serta berbagai atribut yang perlu
               mendapat perhatian dalam pelaksanaannya kelak.
                   Dari sudut pandang sosial ekonomi, masalah perta-

                                                                  551
   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603