Page 600 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

Secara teoritis, redistribusi tanah (land reform) adalah
jawaban paling tajam yang dapat diajukan dalam uapay
perbaikan distribusi tanah ditingkat petani. Akan tetapi,
perumusan maupun implementasi kebijakan mengenai
substansi ini memang membutuhkan suatu keputusan
politik yang berani. Dalam konteks demikian itu, pem-
baruan agraria merupakan pendekatan yang secara teo-
ritis maupun empiris layak ditempuh. Dalam pem-
baruan agraria, perbaikan distribusi penguasaan tanah
ditempuh melalui dua jalur: (i) distribusi pemilikan, dan
(ii) distribusi penggarapan.
Sebelum sampai pada keputusan tersebut, langkah per-
tama yang harus dibenahi adalah sistem dokumentasi
dan administrasi pertanahan. Penegakan hukum di
bidang pertanahan sebagaimana tertuang dalam UUPA
harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen.
Simultan dengan itu, perlu dipikirkan pula kebijakan-
kebijakan yang ditujukan untuk mencegah fragmentasi
tanah lebih lanjut. Pola pewarisan barangkali perlu
dikaji. Sistem transaksi tanah antara satu pihak dengan
pihak lain harus dibatasi apabila kecenderungannya
adalah untuk memperlakukan tanah sebagai komoditas.
Pemanfaatan ruang harus efisien. Konversi lahan
pertanian ke non pertanian harus dikendalikan sampai
pada tingkat paling rendah, karena bukan hanya luasan
lahan pertanian menjadi semakin sempit tetapi lahan-
lahan disekitarnya pada umumnya menjadi tidak kon-
dusif lagi untuk kegiatan pertanian.
Pada saat yang sama, perbaikan persebaran penduduk
harus terus diupayakan, baik secara langsung maupun

553