Page 602 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

yang sinergis dengan upaya-upaya tersebut di atas yang
harus ditempuh. Kebijaksanaan-kebijaksanaan di
bidang harga (masukan maupun keluaran), subsidi di
bidang sarana/prasarana pertanian, dan kebijakan yang
ditujukan untuk pemberdayaan kelembagaan-kelemba-
gaan lokal/tradisional yang berkenaan dengan redis-
tribusi pendapatan masyarakat adalah beberapa contoh
yang dimaksud.
3. Upaya Pengembangan Kegiatan non-pertanian di
Pedesaan
Selain hal atas, permasalahan lain yang menghambat
pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia adalah
kurangnya perhatian terhadap syarat keharusan bagi
terlaksananya pembaruan agraria, yaitu tersedia dan
berkembangnya kegiatan non-pertanian di wilayah pe-
desaan. Berbagai kalangan, terutama pihak LSM dan
beberapa akademisi lebih menekankan prasyarat politis
yang dapat dikategorikan sebagai syarat kecukupan bagi
pelaksanaan pembaruan agraria, dengan melihat dan
menyoroti kemauan politik dari pemerintah, data yang
akurat, organisasi tani yang kuat, elit politik dan bisnis
yang terpisah dan dukungan dari angkatan bersenjata
dan kepolisian (KPA dan Wiradi dalam berbagai tulisan-
nya).
Padahal Hayami dan Kikuchi dalam bukunya Asian
village economy at the crossroads (1981) secara gamblang
menguraikan bahwa berkembangnya kegiatan non-
pertanian di pedesaan, merupakan kunci keberhasilan
Jepang dan Taiwan dalam memperbaiki struktur pengua-
saan lahan di tingkat petaninya. Dengan berkembang-

555