Page 592 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 592

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet). Semangat dari undang-
               undang ini adalah memberikan berbagai kemudahan kepada
               pihak swasta kolonial menanamkan modalnya terutama da-
               lam bidang perkebunan. Upaya ini tidak diimbangi oleh pem-
               berian kesempatan yang memadai kepada pihak pribumi,
               sehingga  ketimpangan pemilikan lahan berawal dari sini.
                   Sementara itu permasalahan yang terkait dengan aspek
               hukum, lebih disebabkan peraturan perundangan yang ber-
               laku kadangkala bersifat paradoksal dan dualistik. Sebagai
               contoh, berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan
               upaya menahan laju alih fungsi lahan pertanian subur, terlihat
               adanya kepentingan yang bertolak belakang dari  pemerintah
               sendiri. Disatu sisi hendak melindungi lahan sawah dari alih
               fungsi, pada sisi lain pemerintah juga mendorong pertum-
               buhan industri yang juga membutuhkan lahan sebagai
               basisnya. Kondisi semacam inilah yang menyebabkan tim-
               bulnya berbagai konflik dalam hal pertanahan.
                   Berdasarkan gambaran di atas, diperlukan perspektif
               yang jauh ke depan dalam pengaturan distribusi lahan dalam
               program PPAN. Selain perlunya upaya preventif dalam men-
               cegah konflik, perlu pemikiran yang komprehensif berkaitan
               dengan masalah fragmentasi lahan,  skala ekonomi terhadap
               pengembangan usaha dalam satu kawasan, serta sistem ke-
               lembagaan yang menjamin pemanfaatan lahan yang akan
               didistribusikan secara lebih baik lagi. Tulisan ini akan lebih
               terfokus pada saran-saran konstruktif dalam delivery sistem
               dalam pelaksanaan PPAN, tulisan ini akan diawali dari
               pengalaman Departemen Pertanian dengan program sejenis
               dan dilanjutkan dengan beberapa saran praktis yang  terkait
               dengan peran Departemen Pertanian.

                                                                  545
   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597