Page 591 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

kehidupan petani karena sempitnya rata-rata penguasaan lahan di
tingkat petani. Pelaksanaan PPAN perlu direncanakan secara cermat,
sehingga dampak dari kegitan ini bisa optimal. Untuk itu beberapa
hal berikut perlu mendapat perhatian kita bersama : (1) Kebijakan
pendukung dalam upaya perbaikan distribusi dan struktur penguasaan
tanah, (2) Perbaikan upah buruh tani (3) Upaya pengembangan
kegiatan non-pertanian di pedesaan dan (4) Upaya memperkuat posisi
rebut tawar petani.

Pendahuluan

Keinginan pemerintah untuk merealisasikan upaya
perbaikan distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan di
tingkat petani, melalui pendistribusian 8,1 juta hektar lahan
negara kepada petani berlahan sempit atau tuna kisma, patut
disambut baik. Karena salah satu persoalan pelik kita selama
ini adalah sempitnya rata-rata penguasaan lahan di tingkat
petani, sehingga membatasi ruang gerak kita dalam upaya
peningkatan taraf hidup petani. Kami dari Departemen
Pertanian yang sehari-harinya selalu berhubungan dengan
petani, menyadari betul bahwa upaya ini perlu direncanakan
dengan seksama, sehingga upaya ini dapat menghasilkan
efek pengganda yang tidak saja menguntungkan petani, teta-
pi juga dapat menggerakkan perekonomian desa lebih prog-
resif lagi.
Secara umum permasalahan agraria di Indonesia dapat
dikelompokkan kedalam empat bentuk, yaitu: pemilikan
tanah yang sempit dan timpang, konflik pertanahan,
inkosistensi hukum, serta kerusakan sumber daya alam.
Kalau kita runut ke belakang, pangkal dari persoalan ini
sebagian besar merupakan warisan kolonial. Persoalan
dimulai dengan adanya keterlibatan swasta besar dalam
pemanfaatan lahan di Indonesia dari lahirnya Undang-

544